Dec 10, 2018 Last Updated 11:58 AM, Dec 10, 2018
 
 
 

Masalah Hukum Pembuatan Akta Notaris secara Elektronik

Published in Karya
Read 786 times
Rate this item
(0 votes)

 

Dr Rini lrianti Sundary SH MH, Dasen dan Ketua Prodi Magister Kenotariatan Unisba-NOTARIS adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun utuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.Perkembangan penerapan teknologi informasi dalam semua lini  kehidupan  masyarakat  saat ini bukan tidak menyisakan persoalan, khususnya di Indonesia.

Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadangtidak saling sejalan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tentunya tidak saja memberikan keuntungan,   tetapi   juga    menimbulkan beberapa permasalahan. Keuntungan dari pembuatan akta notaris secara elektronik, di  antaranya  efisiensi  waktu  dan  biaya. Namun, timbul juga  beberapa  persoalan yang menyangkut hukum. Perkembangan masyarakat  yang sedemikian  cepat  ber­ banding  terbalik  dengan  perkembangan hukum di Indonesia yangselalu ketinggalan.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana  diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi: 1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta; 2. Membacakan  Akta di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

Berdasarkan kedua bentuk jenis akta yang dibuat oleh notaris, untuk saat ini sangat tidak dimungkinkan  menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik . Terutama dalam pembuatan akta relaas. Di sini, kehadiran seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan sehingga dapat dibuat berita acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak.

Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui  bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaril tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik . Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Maka, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Tampaknya, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodasi seutuhnya baik dalam UUJN maupun dalam UU ITE. Padahal, kedua UU tersebut merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yangterjadi saat ini.

Sebenarnya, meskipun di dalam UUJN, KUH Perdata, dan UU ITE pembuatan akta secara   elektronik   belum   dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan  diaturnya  pembuatan akta secara elektronik. Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 77 UU Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPD merupakan suatu isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, hanya saja ketentuan ini tidak sinkron dengan substansi UU ITE yang muncul belakangan. Dalam UU ITE, justru membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern.

Melihat permasalahan di atas, agar ada kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik,  yaitu antara UUJN dengan UU ITE dan antara UUPT dengan UUJN. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik .

Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam peraturan perundang-undangan . Dengan diaturnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, sera adanya kehar­ monisan antara satu UU dengan UU yang lain yang menyangkut pembuatan akta elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan, dalam hal ini juga termasuk adanya kepastian hukum tentang keautentikan akta yang dibuat secara elektronik. (Sumber : Kompas, 20 April 2018)

 

 

Last modified on Rabu, 08 Agustus 2018 03:23

Agenda

No events