Jul 28, 2017 Last Updated 9:35 AM, Jul 26, 2017

Perkembangan Model Perencannan Pembangunan Di Indonesia

Published in Karya
Read 361 times
Rate this item
(0 votes)

Ernawati Hendrakusumah, Dra., M.Sp. (Ketua Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Unisba) - Sudah 72 tahun Indonesia mandiri dalam mengelola negara berdasar ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Di dalam keduanya (Pancasila dan UUD 45) teramanatkan perlunya negara membangun “rasa persatuan bangsa dan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selama 72 tahun pula pemerintah Indonesia sebagai mandataris rakyat Indonesia terus mencoba mencari berbagai formula bentuk Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang betul-betul berjiwa Pancasila dan UUD 45. Namun, hal tersebut tampaknya masih terus harus dicari dan digali secara tanpa henti sesuai dengan dinamika pembangunan dan peradaban dunia.

Pra-kemerdekaan hingga reformasi

Pada era pra-kemerdekaan, semua kegiatan perencanaan pembangunan dan perencana-an spasial dikuasai dan ditentukan oleh pemerintah Belanda. Sementara itu, sektor perumahan rakyat pribumi (dengan segala keterbatasannya), sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat itu sendiri, sehingga tampak suatu pembangunan tanpa perencanaan.

Meski demikian, dari kesemua model perencanaan pembangunan dilihat dari sistem perencanaan yang harmonis, sinergis, dan berintegrasi antara aspek sektoral dan spasial–sekalipun sudah menggunakan sistem pemetaan data berdigitasi, tapi belum secara keseluruhan bergeoreferensi. Oleh karena itu, masih sering terdapat adanya ketidaksinkronan/harmonisasi antara peta rencana dengan kondisi realitas di lapangan, baik secara lokasional, delineasi, maupun secara besaran luasan.

Untuk itu, perlunya kebijakan one map, one planning, one policy pada seluruh wilayah NKRI menjadi suatu keharusan.

Menuju “one map, one planning, one policy”

Untuk mewujudkan  perencanaan pembangunan yang bersinergi, berintegrasi, dan berkelanjutan dalam pengelolaan, diperlukan suatu kebijakan pembangunan yang berbasis pada one map, one planning, one policy secara nasional, provinsional, dan kabupaten/kota sampai di level desa-desa.

Untuk itu, peran Informasi Geospasial (IG) sangat besar dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui IG, ketersediaan potensi daerah termasuk aspek daya dukung dan daya tampung wilayah (eco-region) sebagai modal utama pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal jika telah terpetakan bergeorefensi, karena semua pembangunan secara spasial dapat terjabarkan di dalam one map, one planning, one policy, baik secara lokasi, delineasi wilayah perencananaan, maupun luasannya.

Dengan demikian, rumusan pembangunan wilayah di Indonesia perlu direncanakan atas dasar potensi geografis secara utuh yang mencakup fisik, biotis dan sumber daya manusia serta sosio – kulturnya yang berbasis pada peta bergeorefensi. Zonasi wilayah geografis dan sebaran penduduk dapat dijadikan sebagai kebijakan pembangunan spasial –sektoral yang berkelanjutan agar segera tercapai kesejahteraan bangsa dengan Visi pembangunan NKRI yang kuat sebagai negara pertanian yang didukung oleh Agro produksi, industri, bisnis, teknologi, tourisme dan sosio-kultur.

Untuk itu, dalam merencanakan pembangunan yang spasial, diperlukan sumber daya manusia dan Ipteks yang andal. Di antaranya melalui proses penyelenggaraan Tri-Dharma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Unisba dengan konsentrasi ruang perdesaan, perkotaan, dan kewilayahan yang berkelanjutan dan berkearifan lokal (sosial-budaya) siap berkontribusi untuk membangun insan-insan berkualifikasi magister di bidang PWK yang ber-akhlaqul karimah, siap membangun wilayah NKRI yang rahmatan lilalamin. Oleh karena itu, sejumlah mata kuliah dasar dan keahlian telah dirancang sebagai bekal pendukung kompetensi MPWK mulai dari pemahaman tentang sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, sumber daya manusia dan kearifan lokal; sumber daya ekonomi kesejahteraan dan globalisasi, pengembangan perkotaan berkelanjutan, pengembangan perdesaan, wilayah pesisir-laut, yang didukung oleh perlunya pengembangan insfrastruktur kewilayahan, kelembagaan, hukum pertanahan, dan pengembangan rencana bisnis dalam pembangunan berbasis spasial, menjadi materi perkukiahan yang dikembangkan di Ps-MPWK Pascasarjana Unisba. (Sumber : Kompas Hal. 34, 21 April 2017)

More in this category: Dakwah Mengerem Radikalisme »