Feb 24, 2017 Last Updated 12:00 AM, Feb 24, 2017

Berhukum Yang Baik

Published in Karya
Read 301 times
Rate this item
(0 votes)

Oleh : Prof. Dr. Adi Setiadi, SH., MH., Guru Besar Fakultas Hukum Unisba

Dalam kehidupan hukum kita, rasanya makin lama bukanlah makin baik, baik dalam tataran kehidupan bernegara seperti kasus pengangkatan menteri yang bukan lagi warga negara Indonesia maupun dalam bidang penegakan hukum. Tugas-tugas aparat dalam penegakan hukum semakin hari semakin berat. Ditambah lagi dengan sikap-sikap aparat penegak hukum yang seolah-olah gamang dalam menegakan hukum kalau tidak boleh dibilang selalu melakukan akrobatik hukum sementara masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah melihat tontonan ini. Dan yang sering mendapat sorotan tajam dari masyarakat adalah lini terdepan dari sistem peradilan pidana yaitu kepolisian.

Kasus Ahok telah menunjukan bahwa betapa polisi sangat hati-hati dan terkesan ragu-ragu dengan melihat terlebih dahulu situasi masyarakat, padahal masyarakat menginginkan polisi yang trengginas seperti dalam menangani kejahatan lain dan merespon kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat tanpa berfikir status sosial, ekonomi dan politik yang dimiliki seseorang. Akan tetapi penetapan Ahok sebagai tersangka kejahatan terhadap agama sedikit mengurangi kekecewaan masyarakat dan sekaligus meneguhkan bahwa polisi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip due process of law/proes hukum yang baik. Oleh karena itu penanganan sebuah kejahatan haruslah benar-benar diperhatikan, para petugas kita harus mengerahkan segenap kemampuan dan disiplin tinggi untuk mengungkap dan menyelesaikan sebuah kejahatan yang terjadi didalam masyarakat, kalau ingin endingnya baik di pengadilan.

Untuk sementara ending yang baik ini sudah terjadi pada level penyelidikan dengan telah ditetapkannya Ahok sebagai tersangka Namun, supaya ending ini tidak berahir mengecewakan maka proses hukum ini harus tetap diawasi dan dikawal supaya tetap berada pada jalur yang dibenarkan. Masih banyak celah dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kepolisian untuk menyempurnakan perkara ini dan masih sama banyaknya juga celah yang dapat dimanfaatkan oleh tersangka untuk membebaskan diri baik pada tahap pra peradilan maupun upaya-hukum lainnya. Masyarakat dan polisi harus benar-benar menghayati perannya masing-masing, dan  tentang ending dari kasus ini siapapun apabila sudah berjalan dengan baik maka tidak boleh menolak apalagi berbuat anarkhi.

Berproses hukum yang baik adalah terminologi kebalikan yang oleh masyarakat disebut darurat hukum. Sebuah terminologi yang tidak dikenal di dunia akademis fakultas hukum. Kalaupun ada yang mirip dengan terminologi darurat hukum adalah istilah disorder dalam bidang hukum, sebuah terminologi yang menggambarkan tatanan hukum yang amburadul, baik rumusan formulasi, aplikasinya maupun sanksinya. Hukum digambarkan sebagai sebuah tatanan sosial yang menyimpang dari filosofi dibuatnya hukum itu sendiri tapi juga sudah menyimpang dari tujuan dibentuknya hukum itu sendiri. Dalam tatanan hukum seperti ini masyarakat sudah tidak mau lagi mentaati dan menghormati hukum, hukum hanyalah dianggap sebagai rangkaian rumusan undang-undang yang tak bermakna sehingga tidak bisa menjangkau masyarakat pelanggar hukum.

Berproses hukum yang baik memudahkan tugas-tugas aparat penegak hukum  menjaga rasa aman masyarakat dari suasana yang dtimbulkan oleh darurat hukum itu sendiri, kedua akan  mengembalikan kesadaran hukum masyarakat dalam suasana yang tertib hukum, ketiga dalam beberapa hal maka fungsi yang represif harus diperlihatkan juga kepada masyarakat, aparat penegak hukum jangan memberi peluang kepada masyarakat untuk melawan hukum atau setidak-tidaknya menerabas hukum, pelanggaran sekecil apapun yang memberi peluang akan terciptanya ketidaktertiban hukum harus direspon dengan cepat oleh kepolisian.

Kondisi tertib hukum akan membawa kepada suasana damai dalam masyarakat, masyarakat akan percaya terhadap institusi hukum dan penegak hukum nya sendiri. Masyarakat sebagaimana dikatakan tadi akan mencari jalan keluar untuk menjaga kondusifitas di lingkungannya dengan cara sendiri yang ujung-ujungnya akan menimbulkan faktor positif berupa ketaatan warga masyarakat kepada hukum. Suasana tertib hukum harus disikapi dengan baik dan terus dijaga. Aparat hukum harus mempunyai kemampuan membaca situasi dan menyelami perubahan masyarakat, tidak hanya sekedar memahami bunyi teks undang-undang saja akan tetapi harus selalu siap dan memahami segala perubahan dalam masyarakat dalam segala bidang, tidak melulu sebagai penjaga keamanan masyarakat akan tetapi harus juga menjadi agen perubahan dalam masyarakat, terutama merubah sikap mental masyarakat yang selalu ingin menerabas hukum dan menyelesaikan suatu perkara secara instan. 

Penegakan hukum haruslah dilakukan secara full law enforcement, tidak boleh lagi ada selective law enforcement sebab dalam suasana seperti sekarang ini maka pemulihan ketertiban dan keamanan masyarakat adalah tujuan utama dalam penegakan hukum. Lembaga sistem peradilan pidana terpadu yang melahirkan sebuah networking dari keempat sub sistem peradilan pidana harus digalakkan sebab ketiga lembaga penegakan hukum lainnya mempunyai peranan penting dalam membantu terwujudnya ketertiban hukum dan sosial. Wadah mahkejahpol yang dalam masa orde baru dikenal harus dihidupkan kembali yang tentu saja dengan wujud dan bentuk disesuaikan dengan alam reformasi dan demokratisasi bukan mewujudkan mafia peradilan diantara lembaga aparat penegakan hukum.

Pengawasan vertikal dan horizzontal harus hidup diantara lembaga penegakan hukum ini sehingga sifat ego sektoral akan berkurang, semua institusi penegakan hukum harus mempunyai satu cita-cita yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menjalankan penegakan hukum yang adil dan bermaratabat. Dan ini bisa terwujud apabila diantara lembaga penegakan ada sinergitas dan keterpaduan baik sistem maupun pandangan filosofi tentang tujuan penegakan hukum.

Untuk seterusnya biarlah polisi melakukan proses hukumnya sendiri, masyarakat dan siapapun yang berkuasa hanya boleh mengawal dan mengawasi saja tidak boleh melakukan intervensi, tekanan, directiva dan intimidasi terhadap proses hukum Ahok ini. Biarlah mekanisme sistem peradilan pidana berjalan dengan baik dan mulailah kita belajar mempercayai mekanisme sistem peradilan pidana karena sesungguhnya mekanisme sistem peradilan pidana kita sudah mengarah kepada perlindungan tersangka, korban/masyarakat dan negara (azas keseimbangan kepentingan). Menjaga mekanisme sistem peradilan pidana berproses dengan baik sudah menunjukan bahwa kita merawat ke bhineka an, karena sesunguhnya hukum adalah institusi yang netral.

*Terbit di Pikiran Rakyat Hal. 26, Sabtu 19 November 2016