Unisba

International Office | Karir | Login Sisfo

Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Pidana & Sistem Pradilan Pidana Kopertis Wil IV Jabar, dpk Fakultas Hukum Unisba) – Mengejutkan, tragis dan prihatin apa yang terjadi terhadap Komjen Budi Gunawan ketika ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, lagi-lagi KPK membuat tindakan yang mengharubirukan perasaan masyarakat dalam penegakan hukum. Tindakan KPK yang menetapkan Komjen BG sebagai tersangka satu hari menjelang dilakukan uji kelayakan sebagai Kapolri tentu saja dapat dimaknai dengan beragai sudut pandang.

 

Pertama, dari sudut pandang politik praktis tindakan KPK merupakan reaksi atas rekomendasi KPK yang tidak direspon dengan baik oleh Presiden bahwa yang bersangkutan mendapat catatan merah ketika diajukan sebagai calon menteri. Kedua dari sudut pandang politik penegakan hukum, KPK telah menerapkan prinsip persamaan di depan hukum terhadap semua warga negara. Ketiga pesan yang tersirat adalah KPK ingin menunjukan bahwa lembaganya masih yang terbaik dibanding lembaga penegakan hukum lainnya.

 

Dari sudut pandang teknis yudisial tindakan KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka sesungguhnya bukan hal yang luar biasa, menjadi luar biasa manakala waktu penindakannya dilakukan pada momen-momen tertentu yang sedang mendapat perhatian publik sehingga wajar apabila selalu mendapat perhatian yang luas dari media.

 

Politik penegakan hukum yang dilakukan KPK menunjukan bahwa penetapan Komjen BG sebagai tersangka dimaksudkan sebagai suatu efek kejut bagi tersangka potensial lainnya terutama bagi pejabat negara, penyelenggara negara yang pada beberapa waktu yang lalu mendapat catatan merah dari KPK. Dengan demikian aspek preventif dan represif sekaligus telah dijalankan oleh KPK.

 

Tindakan KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka korupsi sebenarnya dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Presiden terhadap lembaga kepolisian,. Presiden harus dengan cepat melakukan reformasi kelembagaan dan revolusi mental dalam lingkungan kepolisian karena sampai saat ini kepolisian belum berubah dari tabiat lama yaitu sebagai lembaga terkorup.

 

Politik penegakan hukum yang dilakukan KPK dalam kasus ini akan mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat, karena masyarakat akan melihat bahwa KPK benar-benar menegakan hukum dan berniat memberantas korupsi. Reaksi elemen tertentu yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada komisioner KPK adalah tindakan yang tidak berdasar dan cenderung emosional.

 

Tindakan KPK seharusnya juga mendapat dukungan parlemen, bukan memperkeruh suasana dengan tindakan yang provokatif dan memuji-muji calon kapolri. Tidak dapat dibayangkan apabila kita mempunyai kapolri dengan status tersangka. Bagaimana legitimiasi kapolri dihadapan publik dengan menyandang status tersangka, tidak terbayangkan manakala seorang kapolri yang sedang mengikuti rapat kabinet tiba-tiba ditangkap dan ditahan karena status tersangka yang disandangnya.

 

Persoalan utama dari tindakan KPK ini adalah lembaga ini selalu bertindak berbau politik praktis sehingga tidak terlalu salah apabila masyarakat menganggap KPK bermain politik praktis. Ini pun dimaknai sama oleh jajaran kepolisian yaitu dengan cepat Bareskrim Mabes Polri menangkap dan menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka kasus menyuruh saksi memberikan keterangan palsu, disusul kemudian berbagai elemen masyarakat yang dulu diam sekarang beramai-ramai melaporkan pimpinan KPK lainnya yaitu Abraham Samad, Adnan Pandu dan Zulkarnaen dengan berbagai tuduhan telah melakukan suatu tindak pidana kepada Bareskrim Polri.

 

Penetapan dan penyidikan terhadap pimpinan KPK akan menjadi masalah apabila semuanya diberi label tersangka. Perttma bahwa KPK tidak mempunyai pimpinan yang tentu saja berpengaruh kepada pengendalian perkara dan pengusutan kasus korupsi, kedua sebagai konsekuensinya maka kasus-kasus korupsi tidak bisa lagi ditangani oleh KPK, ketiga harapan publk terhadap pemberantasan korupsi akan pudar karena sampai sekarang hanya KPK lah yang dipercayai publik dalam pemberantasan korupsi.

 

Tindakan lanjutan dari kisruh KPK Polri adalah bertumpu pada presiden.  Diharapkan presiden melakukan tindakan cepat untuk mengeleminir akibatlanjutan dari kisruh ini sekaligus menyelamatkan asa masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang selama ini mengandalkan dan percaya kepada KPK. Tindakan tepat dan memihak terhadap pemberantasan korupsi oleh presiden sangat ditunggu publik. Penuntasan kisruh ini harus dilakukan secara cepat dan berpihak kepada keinginan rakyat. Masyarakat melihat apapun latar belakang KPK dalam penetapan status tersangka kepada Komjen BG, sudah selayaknya presiden  memberikan apresiasi penuh berupa dukungan moral dan politik supaya pemberantasan korupsi dapat berhasil.

 

Menanti semua pimpinan KPK dijadikan tersanka oleh Bareskrim Polri kemudian Presiden menerbitkan perpu untuk mengganti dan mengisi kekosongan pimpinan KPK dengan orang lain hanya akan memunculkan anggapan masyarakat bahwa Presiden sama-sama memiliki dendam terhadap pimpinan KPK yang sekarang atau setidak-tidaknya dapat dituduh mendukung upaya kriminalisasi pimpinan KPK sehingga berakibat lumpuhnya kegiatan KPK dalam memberantas korupsi.

 

Sekiranya Presiden bermaksud mengganti semua pimpinan KPK dengan menerbitkan perpu pengisin jabatan pimpinan KPK sudah seyogyanya menunjuk orang-orang yang pertama memiliki spirit pemberantasan korupsi, tidak terikat oleh parpol tertentu dan tentu saja kompeten dibidang hukum. KPK walaupun lembaga adhoc untuk kondisi Indonesia masih sangat diperlukann. Lihat saja kasus Labora Sitorus betapa sekedar untuk dieksekusi dua lembaga penegakan hukum, yaitu polisi dan jaksa mengalami kesulitan dan hal ini akan membuat masyarakat mencibir atas perilaku dua lembaga penegakan hukum ini. Bagaimana mau dipercaya publik, hanya sekedar eksekusi saja mereka kesulitan apalagi memberantas korupsi.

 

Momentum seperti inilah yang harus dilihat oleh Presiden. masyarakat masih belum percaya seratus persen kepada jaksa dan polisi untuk memberantas korupsi. Oleb karena itu penguatan KPK harus segera dilakukan dengan mengerahkan segala daya dan membentengi KPK dari upaya melemahkan dan merongrong eksistensi KPK. Presiden harus pandai membaca bahwa gerakan-gerakan pelemahan KPK akan berujung kepada pembubabaran KPK. Haruskah Indonesia tanpa KPK?



Tinggalkan Balasan

Translate »